Yusril Akan Gugat Undang-Undang Pemilu ke MK

Rabu, 4 Desember 2013 - 14:08 wib | Tegar Arief Fadly - Okezone

Yusril Akan Gugat Undang-Undang Pemilu ke MK Yusril Ihza Mahendra (Foto: Okezone) JAKARTA - Pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra, akan mengajukan gugatan terkait Undang-Undang Pemilihan Umum (Pemilu) ke Mahkamah Konstitusi (MK) sebelum digelarnya tahapan pemilu 9 April 2014 mendatang.
 
Gugatan itu dilakukan untuk memperjelas sistem ketatanegaraan Indonesia, apakah menggunakan sistem presidensial atau sistem parlementer. Sebab, sistem presidensial yang diterapkan di Indonesia saat ini dinilai tidak jelas.
 
Yusril berharap, penyelenggaraan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden digelar serentak, sehingga setiap partai politik peserta pemilu bisa mengusung capres dan cawapresnya sendiri.
 
"Ini sedang kita perjuangkan dan akan kami sampaikan ke MK. Mudah-mudahan ini merintis jalan baru bagi demokrasi," kata Yusril di kantornya, Casablanca, Jakarta Selatan, Rabu (4/12/2013).
 
Indonesia saat ini menganut sistem presidensial, namun menurut Yusril terasa sangat aneh saat ada sebuah koalisi dalam sistem presidensial. Sebab, koalisi hanya dimungkinkan jika suatu negara menerapkan sistem parlementer.
 
Jika pileg dan pilpres serentak, kata dia, ada beberapa keuntungan, salah satunya adalah penghematan biaya pemilu. Selain itu, partai juga tidak harus dibebani dengan Pharlementhary Treshold dan Presidential Treshold.
 
"Ini sesuai dengan Undang-Undang. Kan dikatakan capres cawapres diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. Nah saat ini kan partai peserta pemilu sudah ada, jadi bisa," bebernya.
 
Tahapan pemilu yang ada saat ini, sambung Yusril, seharusnya segera dibenahi. Dalam sistem presidensial seharusnya pilpres dilakukan sebelum pileg, bukan sebaliknya. "Itulah kita. Presidensial itu tidak ada koalisi, yang ada koalisi itu parlementer. Kita presidential tapi ada koalisi," herannya.
 
Jika gugatan tersebut dikabulkan oleh MK, maka kemungkinan akan banyak pasangan capres cawapres pada pemilu tahun depan. Namun, menurut Yusril hal itu tidak menjadi masalah, demi lebih tegaknya demokrasi di Indonesia.
 
"Kalau di MK dikabulkan partai bisa mengusung capres cawapres sendiri, dan bisa bersamaan dengan pileg. Apa salahnya capres cawapres banyak pilihannya. Toh maksimal pilpres cuma dua putaran," tegasnya.
(sus)

Download dan nikmati kemudahan mendapatkan berita melalui Okezone Apps di Android Anda.

BERIKAN KOMENTAR ANDA

Facebook Comment List

BACA JUGA ยป