Pemilu - pemilihan presiden

KPU Sebaiknya Hentikan Real Count

Rabu, 8 Juli 2009 - 16:01 wib

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebaiknya menghentikan proses penghitungan suara riil atau real count berbasis sms dari anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Penghitungan tersebut akan memperburuk citra KPU jika dipaksakan tanpa persiapan matang.

Demikian dikatakan peneliti pemilu yang juga Direktur Eksekutif Center for Electoral Reform (Cetro), Hadar Nafis Gumay. Dia menilai KPU pada dasarnya tidak siap dengan penghitungan tersebut sama halnya dengan penghitungan pada pemilu legislatif 9 April lalu yang berkualitas buruk, menghamburkan anggaran, dan menuai kritik masyarakat.

Terlebih lagi, kata Hadar, KPU akhir-akhir ini juga mendapat sorotan tajam terkait kisruh Daftar Pemilih Tetap dan spanduk sosialisasi yang mengarahkan pemilih memilih calon di tengah yang diduduki oleh Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono.

"Ini akan menjadi beban bagi mereka. Kalau tidak siap hentikan saja," katanya kepada wartawan di Media Center KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Rabu (8/7/2009).

Usai penghitungan suara yang menurut hasil hitung cepat sejumlah lembaga menunjukkan SBY-Boediono unggul 60 persen, lanjut Hadar, KPU harus siap-siap diperkarakan oleh calon yang kalah terutama terkait kisruh DPT.

Dasar kedua calon lainnya menuntuk KPU, kata dia, semakin kuat dengan hasil penyisiran DPT oleh tim kampanye pasangan calon Megawati-Prabowo dan Jusuf Kalla-Wiranto kemarin. Hasil kroscek tim yang kemudian ditandatangani Ketua KPU menunjukkan terdapat 11 juta lebih pemilih ganda dalam DPT.

Penggunaan KTP

Sementara itu, berdasarkan pantauan okezone di sejumlah TPS, beberapa pemilih tak terdaftar terlihat mencontreng dengan menggunakan KTP. Di TPS 013, Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat misalnya, terdapat 2 pemilih yang menggunakan KTP. Sedangkan di TPS 03, Kelurahan Cikini, Jakarta Pusat terdapat 4 pemilih yang memanfaatkan KTP.

Namun, KPPS kedua tempat pemilihan tersebut meminta warga yang tak terdaftar melampirkan fotokopi KTP dan Kartu Keluarga meskipun hal itu tidak diwajibkan oleh Mahkamah Konstitusi. Mereka beralasan hal tersebut demi keamanan dan sebagai bukti laporan kepada Kelurahan. (mbs)